UPT Jawa Tengah Rekomendasikan Usulan Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II

Semarang - Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Khas Hotel Semarang memasuki hari kedua pelaksanaan, Rabu (24/07).

Salah satu output yang ingin dihasilkan dari digelarnya kegiatan ini adalah tersusunnya usulan Rencana Aksi Percepatan Kinerja untuk Semester II.

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

Rancangan Rencana Aksi dimaksud telah lebih dulu digodok pada hari pertama pelaksanaan Rakor. Dimana seluruh Kepala Divisi dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terlibat langsung mendampingi seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam meramu rancangan Rencana Aksi.

Di sesi pertama hari ini, draf Rencana Aksi yang telah disusun, dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok.

Baca juga: Dandim 0703/Cilacap Pimpin Ziarah Dan Tabur Bunga di TMP Surengrono

Sebagai gambaran, Kelompok IV yang diisi 18 UPT mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan paparan. Kepala Rutan Kelas IIB, Eko Ari Wibowo menjadi perwakilan sebagai penyaji materi presentasi.

Dalam uraiannya, Eko menyebutkan, ada 6 isu permasalahan, 17 kendala, 29 rencana tindak lanjut terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengawasan Notaris dan Hak Asasi Manusia serta Pemasyarakatan.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Selanjutnya, Kelompok II yang berisi 19 UPT mendapatkan kesempatan berikutnya untuk menyampaikan paparan. Materi disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Semarang, Eddy Junaedi.

Eddy mengutarakan usulan Rencana Aksi perihal Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Realisasi Anggaran Belanja dan Nilai IKPA, SPIP dan Manajemen Risiko serta Tindak Lanjut Hasil BPK/Itjen. 

Baca juga: Kasubsi Keamanan Lakukan Pendataan Warga Yang Bermukim di Sekitar Lapas Karanganyar

Hasilnya, ada 9 isu permasalahan, 8 kendala dan 8 rencana tindak lanjut yang telah disusun kelompok II.

Setelahnya, Kelompok III yang mendapatkan giliran. Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Bima Ganesha menjadi perwakilan 18 UPT di Kelompok III.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Ada 5 bidang terkait yang dibahas oleh kelompok ini, yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan Kehumasan, Survei Pelayanan Publik, Penyuluhan Hukum di UPT dan Peningkatan Indeks Layanan Keimigrasian.

Sebagai output, Kelompok III menyajikan 7 isu permasalahan, 8 kendala dan 9 rencana tindak lanjut.

Pamungkas, Kelompok I menjadi penutup sesi penyampaian hasil diskusi. Kelompok I yang berisikan 19 UPT membahas permasalahan terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Kearsipan serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasilnya, Kepala Lapas Kelas IIB Batang, Jose Quelo sebagai perwakilan Kelompok I menyampaikan 3 isu permasalahan, 14 kendala dan 22 rencana tindak lanjut.

Yang menarik, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jateng turut memberikan tanggapan atas paparan yang disajikan masing-masing kelompok.

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono cukup kritis untuk menggali lebih dalam hasil rumusan Rencana Aksi. Ditambah dengan beberapa usulan guna menyempurnakan rancangan draft rencana aksi.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada UPT yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi.