Menteri Yasonna Bahas Human Dignity Saat Hadiri Konferensi di Oxford

Oxford - Penyelenggaraan konferensi oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford dihadiri secara langsung oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Pelaksanaan konferensi dalam rangka penetapan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB  sebagai upaya penggalangan dukungan global untuk memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. 

Dengan tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai negara dengan total kurang lebih 150 peserta, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional. 

Baca juga: Sosok Bupati Gumas, Jaya Samaya Monong Di Mata Aktivis

“Perbedaan persepsi  terkait martabat manusia tidak menghapus fakta jika masing-masing individu berhak diberikan perlakuan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang, ” ujar Yasonna selaku pembicara utama. 

Yasonna juga memberikan penjelasan bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur prioritas pelindungan HAM di Indonesia pada kelompok rentan dan terpinggirkan. Kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia telah dijamin yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

Setelah pelaksanaan konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”, bekerjasama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 - 14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”